Mahasiswa Tolak Pembatasan BBM

KENDARI, KOMPAS.com- Mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Pembebasan Wilayah Sulawesi Tenggara berunjuk rasa menolak rencana pemerintah membatasi pemakaian bahan bakar minyak bersubsidi. Hal itu dinilai akan berimbas negatif bagi kepentingan rakyat kecil.

Sekitar 50 mahasiswa berunjuk rasa di kantor DPRD Sultra di ibu kota Kendari, Jumat (3/2/2012). Mereka menyuarakan tuntutan dengan berorasi dan membentangkan spanduk dan poster penolakan pembatasan BBM bersubsidi yang rencananya diterapkan pemerintah 1 April mendatang.

Koordinator aksi, Syahrabudin Husein Enala, menyatakan, pembatasan BBM bersubsidi merupakan langkah awal liberalisasi migas. Dampaknya, rakyat terpaksa membeli BBM dengan harga mahal sesuai harga pasaran internasional.

Kebijakan itu akan menimbulkan inflasi tinggi karena para pelaku usaha mikro dan menengah harus membeli BBM dengan harga nonsubsidi. Hal itu akan membengkakkan biaya produksi mereka dan ujung-ujungnya rakyat kecil sebagai konsumen harus membayar produk-produk dengan harga tinggi.

Pembatasan BBM bersubsidi juga dinilai mahasiswa akan menguntungkan perusahaan-perusahaan asing yang berbisnis di sektor hilir migas, khususnya yang mengelola SPBU-SPBU.

Hal itu akan makin melengkapi dominasi asing dalam pengelolaan migas di negeri ini karena selama ini asing telah menguasai 84 persen bisnis di sektor hulu migas. "Karena itu, kami menolak rencana pemerintah untuk membatasi pemakaian BBM bersubsidi," ujar seorang mahasiswa dalam orasinya.

Aksi yang berlangsung selama sekitar satu jam itu berjalan aman dan damai. Mahasiswa membubarkan diri dengan tertib setelah menyampaikan pernyataan sikapnya.